Peran Media Baru sebagai Media Dakwah dan Kemandirian Sosial-Religius

 

kuliah umum prodi KPI

Sekitar 200 mahasiswa mengikuti Kuliah Umum yang diselenggarakan Program Studi (Prodi) Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UIN Sunan Kalijaga, di Gedung Teatrikal FDK, Senin (13/3). Kuliah umum yang bertemakan Optimalisasi Media Baru sebagai Media Dakwah dan Kemandirian Sosial-Religius ini diikuti oleh dua angkatan prodi KPI yaitu angkatan 2015 dan 2016.

Pada sambutannya, Drs Abdul Rozak MPd selaku Ketua Jurusan KPI mengatakan bahwa saat ini terdapat 160 juta jiwa menggunakan media baru seperti sosial media instagram, facebook setiap harinya. “Sebagai mahasiswa KPI harus mampu mengoptimalkan media baru ini sebagai ladang dakwah,” imbuh Rozak.

Berbeda dengan kuliah umum sebelumnya, kuliah umum kali ini banjir hadiah berupa powerbank dan flashdisk yang disiapkan pembicara. Pemateri kuliah umum adalah alumni KPI yang berprofesi sebagai freelancer, Dede Ariyanto S.KomI. Peserta sangat antusias mengikuti kuliah umum yang dipandu salah satu dosen KPI, Dra Hj Evi Septiani TH, MSi. Kuliah berjalan sangat interaktif.

Dalam paparannya, Dede banyak menceritakan pengalamannya menjadi seorang freelancer. Karya-karyanya berupa video banyak ditayangkan oleh televisi nasional maupun media promosi lainnya. Pembicara memotivasi peserta bahwa menjadi seorang freelancer, bisa menjadi salah satu profesi yang cukup menjanjikan. Salah satu kuncinya adalah, “Kita harus mencari passion yang kita miliki dan tekuni passion tersebut,” ujar Dede di sesi akhir kuliah umum. (ch/humas)

sumber : UIN Sunan Kalijaga

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tugas Hukum dan HAM

Nama                           : Mutiara Riza Mawardah Prodi                           : Ilmu Hukum Tahun Akademik        : 2018/2019 Fakultas                       : Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Dosen Pengampu        : Faiq Tobroni, M.H. Mata Kuliah                : Hukum dan HAM PEMBATASAN HAM DI INDONESIA DITINJAU DARI DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA DAN PANCASILA Konstitusi Indonesia menyatakan diperbolehkannya pembatasan terhadap hak-hak yang tercantum dalam Konstitusi. Namun demikian, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur ketentuan tentang hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun (non-derogable rights). Antara lain dengan mencantumkan kata-kata pada Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 berikut, “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut
Baca selengkapnya